India Wajibkan Setiap Ponsel Baru 'Disuntik' Aplikasi Keamanan Siber Lokal, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Putusan pemerintah India yang mewajibkan seluruh ponsel pintar baru harus dilengkapi dengan keamanan siber milik negara, memicu kekhawatiran privasi.

Berdasarkan perintah tersebut, yang disahkan pekan lalu dan diumumkan pada Senin (1/12/2025), memberi waktu 90 hari bagi para produsen untuk memenuhi semua perangkat baru dilengkapi dengan aplikasi Sanchar Saathi milik pemerintah.

Aturan ini diklaim pemerintah bertujuan membantu masyarakat memeriksa keaslian perangkat dan melaporkan dugaan penyalahgunaan layanan telekomunikasi. India sendiri merupakan salah satu pasar ponsel terbesar di dunia dengan lebih dari 1,2 miliar pengguna aktif.

Aplikasi Sanchar Saathi, yang diluncurkan sejak Januari 2025, memungkinkan pengguna mengecek nomor IMEI, melaporkan ponsel hilang atau dicuri, hingga menandai komunikasi yang dicurigai sebagai penipuan.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) merupakan kode unik 15 digit yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan seluler. Pada dasarnya kode ini adalah nomor seri ponsel.

Departemen Telekomunikasi India menyatakan, perangkat dengan nomor IMEI ganda atau dipalsukan berpotensi menimbulkan ancaman besar bagi keamanan telekomunikasi nasional.

“India memiliki pasar ponsel bekas yang sangat besar. Kami juga menemukan banyak kasus perangkat curian atau masuk daftar hitam yang kembali dijual,” tulis departemen tersebut dalam pernyataan resmi.

Mereka menambahkan bahwa kondisi tersebut bisa menjadikan pembeli tanpa sadar sebagai pembantu tindak kejahatan dan mengalami kerugian finansial.

Lewat aturan terbaru ini aplikasi Sanchar Saathi wajib tampil jelas di layar awal ketika perangkat pertama kali diaktifkan dan tidak boleh dinonaktifkan.

Produsen juga diminta mencoba mengirim aplikasi tersebut melalui pembaruan perangkat lunak pada ponsel yang sudah keluar dari pabrik, tetapi belum terjual. Seluruh perusahaan diminta menyerahkan laporan kepatuhan dalam waktu 120 hari.

Pemerintah mengklaim aturan ini efektif memperkuat keamanan telekomunikasi. Menurut data resmi yang dikutip Reuters via BBC pada Selasa (02/12/2025), Sanchar Saathi telah membantu melacak lebih dari 700.000 ponsel hilang, termasuk 50.000 perangkat pada Oktober 2025.