Prof. Dwikorita Peringatkan Ancaman Longsor dan Banjir Bandang Dapat Meluas, Puncak Musim Hujan Bisa Perparah Risiko

Ilustrasi(ANTARA)

GURU BESAR Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, memperingatkan bahwa potensi longsor dan banjir bandang masih mengancam berbagai wilayah di Indonesia seiring masuknya puncak musim hujan pada November 2025 hingga Februari 2026. 

Mantan Kepala BMKG itu menyatakan data empiris BMKG menunjukkan kecenderungan pembentukan bibit siklon dan siklon tropis meningkat pada  bulan Desember hingga Maret atau bahkan April tahun berikutnya, terutama di belahan selatan bumi. 

"Perlu diketahui setiap bulan Desember hingga Maret atau bahkan April tahun berikutnya, selalu terjadi peningkatan pembentukan bibit siklon dan siklonm tropis," katanya

Menurut dia kondisi ini menempatkan wilayah selatan khatulistiwa—termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, hingga Papua bagian selatan seharusnya berada  dalam kondisi SIAGA terhadap cuaca ekstrem. Dikatakan cuaca ekstrem ini ujarnya dapat memicu longsor, banjir bandang, dan banjir di daerah hilir, sebagaimana yang telah terjadi di Wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh baru-baru ini.

Karena itu, jelasnya untuk mengantisipasi risiko ini masing-masing daerah termasuk masyarakatnya memperkuat kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Dwikorita menekankan perlunya langkah cepat di daerah rawan, mulai dari identifikasi atau cek ulang zona merah rawan bencana dan lakukan pembatasan aktivitas manusia di zona merah pada periode peringatan dini BMKG, hingga penyiapan lokasi dan jalur, serta peta evakuasi yang aman, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel, lansia, wanita hamil dan anak-anak. 

Pemerintah daerah, tambah dia, juga harus memastikan kesiapan rencana kontinjensi (rencana kedaruratan), antara lain meliputi penyediaan logistik untuk 3–6 hari ke depan, dan fasilitas Pertolongan Pertama untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat,  pengamanan dokumen penting warga, penguatan sarana dan jaringan komunikasi, serta ketersediaan peralatan evakuasi dan alat berat untuk penanganan darurat di lapangan dalam jumlah yang cukup memadai.

Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BMKG dan BNPB terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca, disebut penting untuk mempercepat respons dan sekaligus untuk mengurangi risiko bencana.

Dikatakan rangkaian bencana di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara merupakan peringatan keras dari alam bahwa mitigasi tidak boleh lagi diperlakukan sebagai upaya jangka pendek, atau bahkan diabaikan.

Peringatan ini disampaikan setelah rangkaian bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang menurutnya menunjukkan betapa rentannya kawasan berlereng curam, daerah dengan alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif dengan kondisi geologi rapuh di banyak daerah lainnya di Sumatra, Jawa, Bali, NTT, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Aliran Debris

Pada kesempatan itu Dwikorita menjelaskan  aliran debris—campuran lumpur, batu, material kayu, dan sedimen dari hulu—dapat bergerak dengan kecepatan tinggi ketika curah hujan ekstrem melanda kawasan pegunungan berlereng curam, seperti Pegunungan Bukit Barisan maupun pegunungan lainnya di Jawa dan pulau lainnya. 

Material ini, kata dia, dapat menghantam pemukiman dan infrastruktur dalam hitungan detik, sehingga masyarakat di bantaran sungai dan wilayah di bawah tebing harus mendapat prioritas informasi Peringatan Dini, dan diperkuat kapasitas mereka untuk meresponse Peringatan tersebut dengan cepat dan tepat. 

“Mitigasi bencana harus berbasis pada pemulihan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik dan berkelanjutan. Tidak ada gunanya merancang mitigasi apa pun jika lingkungan keselanatan jiwa tetap diabaikan,” ujarnya. 

Dwikorita kemudian menyerukan agar seluruh pihak segera bertindak secara sinergis dan gotong royong, sebelum curah hujan ekstrem dan kondisi atmosfer yang labil memperburuk risiko di wilayah-wilayah rawan dan rentan bahaya hidrometeorologi.

UGM Kirim Tenaga Medis ke ke Sumatra

Membantu menangani bencana yang terjadi di wilayah Sumatra, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM mengirim tenaga medis dalam mendukung penanganan darurat serta membantu proses pemulihan pasca bencana. Melalui pendekatan terstruktur, tim berupaya memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat memperkuat kapasitas layanan kesehatan di wilayah yang mengalami dampak signifikan. 

Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dr. dr. Sudadi Sp.An., KNA., KAR., menuturkan bahwa tim pengabdian FK-KMK UGM yang dikerahkan telah terancang secara terstruktur dengan melibatkan kerja sama dalam jejaring Academic Health System (AHS) yang melibatkan 15 rumah sakit yang ada di Yogyakarta. “Kita di FK-KMK itu ada tim bencana, memang kita create sudah sejak lama dan ini merupakan yang terstruktur,” jelasnya.

Sudadi menuturkan bahwa pengabdian FK-KMK UGM menerapkan pendekatan bertahap dengan menurunkan tim manajemen bencana. Hal ini ditujukan sebagai langkah awal dalam melakukan asesmen kebutuhan di lapangan. 

Ia juga menuturkan bahwa sejak Selasa (2/12) kemarin, tim pengabdian FK-KMK UGM telah mengerahkan dua tenaga medis yang meliputi dokter bedah dan dokter manajemen bencana di wilayah Aceh. “Lalu disusul dengan 13 tenaga medis yang disesuaikan dengan disiplinnya masing-masing,” ujarnya. 

Aceh Utara, ujarnya menjadi lokasi prioritas karena wilayah tersebut mencatat dampak bencana yang paling signifikan. Ia menuturkan bahwa penetapan prioritas ini dilakukan setelah tim berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, tim juga telah mengajukan proposal pengabdian masyarakat melalui skema Design Tech dan menjalin kerja sama dengan Universitas Teuku Umar di Meulaboh. “Nah ini, kalau nanti skema ini disetujui, kita akan memberangkatkan tim yang kedua itu ke Aceh Barat, bekerjasama dengan tim inti di Universitas Teuku Umar, dan nanti sasarannya itu di Aceh Barat,” ujarnya. 

Lebih lanjut Sudadi menuturkan bahwa tim pengabdian yang akan dikerahkan terdiri dari lintas disiplin. Formasi tim mencakup dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anak, perawat, perawat anestesi, ahli gizi, serta tenaga teknik yang bertugas menyiapkan kebutuhan dasar seperti air dan listrik. 

Selain itu, tim logistik juga disiapkan untuk memastikan kelancaran operasional di lapangan. Ia menyampaikan bahwa pengabdian kali ini juga turut melibatkan mahasiswa, termasuk peserta program spesialis untuk berkolaborasi dalam misi kemanusiaan ini. 

Tidak sebatas pada penanganan awal, tim pengabdian berencana merancang rangkaian misi pengabdian dengan mengirim 4 sampai 5 kali pemberangkatan hingga kondisi yang terdampak memasuki tahap pemulihan. Sudadi menuturkan bahwa kedepannya dengan adanya dukungan dari fakultas-fakultas yang ada di UGM, serta rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Tim berencana akan membentuk emergency team FK-KMK UGM sebagai upaya mitigasi bencana. 

“Kita sudah melatih rumah sakit-rumah sakit yang ada di sekitar Jogja ini sebagai tenaga cadangan. Jadi, pada saat kita ada bencana, kita berkoordinasi siapa saja yang bisa berangkat sehingga orang-orang ini sudah terlatih,” tuturnya. 

Salah satu anggota tim pengabdian FK-KMK UGM, dr. Agung Widianto, Sp.B-KBD mengungkap kesan serta situasi yang dihadapi setibanya di lokasi bencana. Ia menilai bahwa UGM kembali menunjukkan respon tanggap terhadap bencana nasional melalui pengiriman asesmen lebih awal dalam memastikan efektivitas intervensi. Bersama dengan Apt. Gde Yogadhita, keduanya ditugaskan memetakan kondisi lapangan, persiapan operasional pemberangkatan tim selanjutnya, kebutuhan rumah sakit yang membutuhkan bantuan, dan kesiapan logistik. 

“Dengan pemberangkatan tim asesmen, yakni saya dan Apt. Gde selaku ahli manajemen dan epidemiologi bencana, kami berdua bisa saling melengkapi dalam hal pembuatan planning, persiapan operasional pemberangkatan team dan kesiapan logistik team serta RS sasaran,” jelasnya.

Ia menuturkan bahwa karakteristik bencana kali ini lebih menyerupai situasi pasca tsunami yang membutuhkan persoalan logistik dibanding permasalahan kesehatan. “Tantangan utama yang kami dan masyarakat hadapi bukan lagi pada kasus kesehatan gawat darurat, tetapi pada persoalan logistik, transportasi, listrik, dan internet. Masalah kesehatan yang muncul lebih banyak terkait penyakit pasca bencana,” pungkas Agung. (H-2)