Kasus Demam Berdarah Dengue Naik, BPJS Kesehatan Siap Perkuat Sistem Jaminan untuk Capai Nol Kematian 2030

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Lily Kresnowati, menyampaikan dukungannya terhadap upaya zero death dengue 2030 yang merupakan kolaborasi pemerintah dengan KOBAR Lawan Dengue. Dukungan ini berupa bantuan jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi pasien demam berdarah dengue (DBD) secara menyeluruh sesuai kebutuhan.

Hal ini disampaikannya dalam Dialog Kebijakan bertajuk 'Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030' di Gedung MPR RI pada Rabu, 5 November 2025.

Lily menyoroti adanya kekhawatiran pihak BPJS Kesehatan terhadap kenaikan kasus DBD di Indonesia. Bagaimana tidak? Semakin tinggi kasus, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan untuk pasien terdaftar.

Lebih lanjut, Lily mengatakan bahwa besarnya biaya yang harus ditangani BPJS juga disebabkan oleh perbedaan diagnosis DBD pada pasien. Lily menjelaskan bahwa terdapat dua diagnosis, yaitu DBD primer dan sekunder.

Dalam hal ini, diagnosis sekunder akan langsung meningkatkan biaya yang harus dibayar. "Proporsi pembiayaan dengue ini di tahun 2024 itu sudah mencapai 6,08 persen dari total pembiayaan pelayanan kesehatan. Dan, tentu kita proyeksikan akan terus meningkat," ujarnya.

Lily mengungkapkan bahwa perbedaan biaya pada pasien DBD primer dan sekunder menyebabkan adanya perbedaan dalam laporan data antara Kemenkes RI dengan BPJS Kesehatan.

"Di faskes adanya diagnosis dengue, baik itu primer ataupun sekunder, apalagi sekunder ya. Itu dengan serta merta akan menaikkan biaya klaim yang harus kami bayarkan. Nah, apakah ini menjadi insentif gitu ya, sehingga kita nanti akan punya data yang berbeda tadi," ujarnya.

Selanjutnya, Lily juga memaparkan data DBD berdasarkan klaim tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, BPJS memperkirakan pada tahun 2025 beban pembiayaan JKN juga akan bertambah. Prediksi ini dijelaskannya berdasarkan data terakhir pada Agustus 2025 yang telah mencapai 744 ribu.

Menurutnya ini jelas akan terjadi peningkatan karena sudah mendekati jumlah kasus pada tahun 2024, yaitu sebesar 1,5 juta kasus. "Jumlah biaya yang dibayarkan kalau di tahun 2020 Rp31,2 triliun. Maka di tahun 2024 sudah menjadi Rp2,9 triliun, dan kita perkirakan mungkin akan lebih dari itu di tahun 2025," tambahnya.

Lily menyampaikan keinginan BPJS untuk semakin memperkuat sistem kesehatan nasional. Terkhusus dalam upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit menular demi kurangi angka kasus DBD di Indonesia.

Dia juga menambahkan bahwa upaya-upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi beban pembiayaan DBD untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang efektif, Indonesia akan mencapai zero death dengue yang ditargetkan pada tahun 2030. "BPJS Kesehatan senantiasa melakukan kolaborasi yang efektif dengan seluruh stakeholder yang ada sampai dengan level Dinas Kesehatan untuk mendukung program pemerintah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan," pungkasnya.