Kronologi Ibu Hamil Meninggal di Papua Menurut Hasil Investigasi Kemenkes RI

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI, Yuli Astuti Saripawan, mengungkapkan kronologi ibu hamil yang meninggal setelah ditolak sejumlah rumah sakit di Papua. Saat melakukan kunjungan ke rumah sakit Yowari, tim investigasi menemukan data bahwa mendiang Irene Sokoy telah melakukan prosedur antenatal care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan rutin.

"Jadi, dari data tersebut kita ketahui bahwa pasien tersebut sudah melakukan ANC di puskesmas, kemudian dia satu kali melakukan pemeriksaan di dokter spesialis obgyn yang ada di Yowari. Riwayatnya bahwa Ibu ini melahirkan normal sebelumnya, tapi kondisinya bahwa bayinya itu besar, seperti itu," kata Sari dalam konferensi pers Hasil Investigasi Penolakan Pasien Darurat di Papua pada Kamis, 27 November 2025.

Pada tanggal 16 November, Irene diketahui kembali ke RS Yowari dengan keadaan sakit dan ingin melahirkan di rumah sakit tersebut. Namun, kekosongan dokter spesialis obgyn membuat Irene harus ditangani dengan bidan.

"Ditolong kurang lebih 5 jam tidak bisa, kemungkinan karena bayinya besar, terjadi komplikasi, disarankan untuk dilakukan sesar," ujarnya.

Sari menambahkan bahwa pasien dirujuk ke rumah sakit Dian Harapan untuk dilakukan operasi sesar. Sayangnya, pasien kembali ditolak akibat ketiadaan dokter anestesi dan ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) sudah penuh.

Lebih lanjut, Sari mengatakan bahwa pasien kembali dirujuk ke RS Abepura dan kembali menerima penolakan. Menurut investigasi, saat itu sarana dan prasarana operasi tidak memadai karena adanya renovasi. Sehingga pasien tidak dapat dioperasi di rumah sakit tersebut.

Kemudian pasien berpindah lagi ke RS Bhayangkara di Jayapura. Dia mengatakan bahwa dokter obgyn dan anestesi ada di rumah sakit itu, tapi ruang inap kelas tiga tidak tersedia.

Setelah itu, pasien disarankan untuk masuk ke ruang rawat inap VIP yang kisaran administrasinya Rp 3-4 juta. Karena masalah ekonomi, pasien dirujuk lagi ke rumah sakit lain.

“Di perjalanan, pasien tersebut terjadi kejang. Kemudian diputuskan sama bidan mencari, terdekat balik lagi ke rumah sakit Bhayangkara tersebut,” ujarnya.

Meskipun sudah dilakukan penanganan oleh tenaga kesehatan, Sari mengatakan bahwa pasien sudah tidak bisa ditolong sehingga dinyatakan meninggal dunia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan untuk Dinas Kesehatan Papua memperbaiki pelayanan kesehatan di tiap rumah sakit setempat. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi lagi kasus serupa.

“Termasuk memberikan sanksi. Karena di undang-undang kesehatan yang baru, sanksinya jelas itu ‘bagi pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawatdaruratan’. Kan itu harus dilayani, dan BPJS pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani,” ujarnya.

Budi menambahkan, advokasi Kemenkes dengan Kepala Dinas Kesehatan di setiap daerah terus dilakukan. Katanya, Kemenkes akan terus memonitor pelaksanaan dan hasil pemeriksaan ini lebih lanjut. Dalam tiga bulan, Kemenkes akan datang ke Papua untuk memantau secara langsung.

Menimpali hal tersebut, Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya mengungkapkan bahwa tindakan rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat merupakan pelanggaran undang-undang.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan selaku pihak pemberi izin rumah sakit harus melakukan pendalaman kasus lebih lanjut.

“Sanksi ini mulai dari yang terberat pencabutan izin rumah sakit sampai dengan pembinaan-pembinaan yang lebih lagi dilakukan termasuk kepada direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut,” jelasnya.